Dari Forum Ngopi ke Panggung Politik: Belajar Politik Tanpa Sadar
Siapa sangka, panggung politik yang penuh intrik dan strategi jitu ternyata bisa dipelajari dari obrolan santai di warung kopi atau pengajian. Begitulah kira-kira yang tersirat dari pengakuan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, belum lama ini. Ia mengaku bahwa banyak ilmu politik yang ia serap justru datang dari para ulama Nahdlatul Ulama (NU). Ini bukan sekadar pernyataan basa-basi, melainkan sebuah pengakuan yang menarik tentang bagaimana kekuatan kultural dan organisasional sebuah ormas keagamaan bisa membentuk pemahaman dan pendekatan politik seseorang, bahkan seorang tokoh sekalipun.
Jujur saja, bagi banyak orang, melihat seorang tokoh politik seperti Prabowo mengakui ‘gurunya’ dari kalangan NU terdengar sedikit mengejutkan. Biasanya, referensi tentang ilmu politik kita identik dengan buku-buku filsuf Barat atau teori-teori yang diajarkan di kampus. Namun, Prabowo tampaknya memecah kebiasaan itu. Baginya, NU bukan sekadar organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, melainkan sebuah ‘universitas lapangan’ yang mengajarkan banyak hal tentang bagaimana berinteraksi, memahami masyarakat, dan tentu saja, berpolitik.
NU: Lebih dari Sekadar Ormas Keagamaan?
Ternyata, apa yang diungkapkan Prabowo bukanlah hal yang aneh jika kita sedikit mengamati DNA NU itu sendiri. Organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy’ari ini memiliki sejarah panjang dalam kancah pergerakan kebangsaan dan kenegaraan. Jaringan ulama dan tokohnya tersebar di seluruh penjuru negeri, dari kota besar hingga pelosok desa. Interaksi mereka dengan masyarakat, kemampuan mengelola aspirasi yang beragam, serta cara mereka menyampaikan pesan-pesan dakwah yang seringkali diselipi nasihat kebangsaan, semuanya adalah ‘pelajaran politik’ tersendiri.
Kalau ditanya pendapat saya, NU mewakili sebuah model kepemimpinan kolektif dan pengambilan keputusan yang sangat khas. Musyawarah, mufakat, dan pendekatan persuasif adalah senjata utama mereka. Cara pandang ini, menurut saya, sangat relevan dalam dunia politik praktis. Prabowo, yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang tegas, mungkin menemukan keseimbangan atau perspektif baru dari pendekatan yang lebih luwes dan berbasis komunitas ini. Bayangkan saja, bagaimana NU bisa menjaga keutuhan di tengah perbedaan pandangan anggotanya? Itu jelas bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan ‘ilmu’ tersendiri.
“Belajar dari NU itu bukan cuma soal teori, tapi lebih ke praktik merangkul. Cara mereka berkomunikasi dengan berbagai segmen masyarakat, memahami denyut nadi rakyat, itu pelajaran politik yang sangat berharga.”
Mengelaborasi ‘Ilmu Politik’ ala NU
Lantas, ilmu politik seperti apa yang dimaksud Prabowo? Menurut saya, ini bukan tentang teori Westminster atau bagaimana merancang undang-undang. Ini lebih kepada pemahaman mendalam tentang akar rumput, bagaimana membangun kepercayaan publik, dan bagaimana mengelola organisasi besar yang terdiri dari individu-individu dengan latar belakang berbeda. NU, dengan jutaan anggotanya yang tersebar, adalah miniatur Indonesia itu sendiri. Memahami dan mengelola NU sama saja dengan memahami Indonesia.
Kebetulan, saya pernah mengikuti sebuah diskusi kecil di sebuah pesantren yang berafiliasi dengan NU. Suasananya sangat cair. Para kiai dan santri berdiskusi tentang masalah-masalah sosial, ekonomi, bahkan isu politik terkini. Yang menarik, setiap argumen selalu dilandasi oleh dalil agama, logika yang masuk akal, dan yang terpenting, empati terhadap kondisi masyarakat. Tidak ada suara meninggi, tidak ada saling menyalahkan. Ini adalah praktik ‘politik halus’ yang mungkin jarang kita lihat di forum-forum formal.
Prabowo, dengan pengakuannya ini, seolah membuka mata kita bahwa sumber pembelajaran politik tidak selalu harus dari menara gading akademis. Ia bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, asalkan kita mau membuka diri dan mengamati dengan seksama. Ini juga menegaskan betapa pentingnya peran organisasi keagamaan dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan sebagai wadah pembelajaran sosial yang efektif.
Refleksi Sang Menteri: Menerjemahkan Ajaran Ulama ke Kebijakan?
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ‘ilmu politik’ dari NU ini kemudian diterjemahkan oleh Prabowo dalam jabatannya sebagai Menteri Pertahanan? Apakah pendekatan yang membumi dan berbasis komunitas itu memengaruhi cara beliau mengambil keputusan atau berinteraksi dengan berbagai pihak? Ini tentu menjadi arena spekulasi yang menarik sekaligus penting untuk diamati.
Pelajaran dari pengakuan Prabowo ini, menurut saya, adalah tentang esensi politik itu sendiri. Politik pada dasarnya adalah seni mengelola perbedaan, membangun konsensus, dan melayani masyarakat. Dan, tradisi NU yang mengedepankan kebajikan, musyawarah, dan kerukunan, tampaknya menawarkan sebuah ‘resep’ yang ampuh, yang bahkan bisa dipelajari oleh seorang calon pemimpin bangsa. Nah, apakah kita juga bisa belajar dari NU, entah itu dalam berpolitik atau sekadar dalam berinteraksi sehari-hari? Mari kita renungkan bersama.
Baca juga:
