Jejak di Nusa Tenggara Timur: Lebih dari Sekadar Proyek
Nusa Tenggara Timur. Cukup sebut namanya, kita mungkin membayangkan keindahan alamnya yang memukau, mulai dari Pulau Komodo yang legendaris hingga savana luas di Sumba. Tapi, di balik pesona itu, ada gelombang pembangunan yang terjadi, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek infrastruktur, mulai dari jalan hingga bendungan, digenjot. Sayangnya, seperti yang disuarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada kekhawatiran bahwa jejak-jejak perbaikan ini bisa sengaja dikaburkan atau bahkan dihapus demi kepentingan politik semata.
Jujur saja, saya selalu merasa geli sekaligus prihatin ketika mendengar politisi atau partai politik mencoba ‘mengambil alih’ narasi pembangunan suatu daerah. Seolah-olah, tanpa ‘restu’ atau ‘pengakuan’ dari mereka, pembangunan itu tidak pernah ada. Padahal, nyatanya, banyak sekali proyek yang berjalan, yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat di akar rumput. Proyek jalan misalnya, yang tadinya rusak parah, kini mulus dilalui truk-truk pengangkut hasil bumi. Bukankah itu nyata?
Politik Identitas vs. Realitas Pembangunan
PSI menyuarakan keprihatinan bahwa narasi pembangunan di NTT bisa jadi korban perebutan kekuasaan politik. Mereka khawatir, jika ada perubahan pemerintahan atau dinamika politik yang mengharuskan ‘penegasan ulang’ identitas politik tertentu, sejarah pembangunan di era sebelumnya bisa dinomorduakan. Ini bukan soal siapa yang paling berjasa, tapi lebih pada menjaga keberlanjutan dan pengakuan terhadap apa yang sudah diupayakan. Kalau pembangunan itu nyata dan bermanfaat, ia adalah memori kolektif yang patut dijaga, terlepas dari partai mana yang sedang berkuasa.
Kalau ditanya pendapat saya, ini adalah fenomena yang sangat lumrah terjadi dalam politik Indonesia. Kadang, ada semangat untuk ‘menghapus’ jejak pendahulu, seolah-olah proyek yang sedang berjalan adalah hal baru yang ‘dipersembahkan’ oleh rezim saat ini. Padahal, kalau kita mau sedikit menengok ke belakang, banyak gagasan dan pondasi pembangunan justru sudah diletakkan jauh sebelumnya. Tentu saja, eksekusi dan skala pembangunan di era Jokowi memang masif, mari kita akui itu. Namun, mengklaim semua itu sebagai hasil kerja tunggal tentu kurang elok.
Kenapa NTT Menjadi Sorotan?
NTT, dengan karakteristik geografis dan sosialnya yang unik, memang kerap menjadi barometer pembangunan di luar Jawa. Wilayah ini seringkali menjadi semacam ‘laboratorium’ kebijakan dan program prioritas nasional. Pembangunan di sana, karena tantangannya yang seringkali lebih besar, menjadi lebih terlihat. Nah, ketika PSI mengangkat isu ini, mereka sebenarnya sedang mengingatkan kita semua, para pemilih dan juga para politisi, untuk tidak terjebak dalam pusaran politik identitas yang mengorbankan refleksi sejarah yang sesungguhnya.
Saya ingat betul ketika dulu ada teman yang bercerita, bagaimana sulitnya usaha kerajinan tangan di kampungnya di Flores karena akses jalan yang buruk. Barang-barang indah buatannya susah dibawa ke pasar di kota kecamatan, apalagi ke pasar yang lebih besar. Ternyata, setelah beberapa tahun pembangunan jalan di daerahnya digalakkan, cerita itu berubah. Usaha kerajinan itu bisa berkembang, bahkan ada pesanan dari luar daerah. Pengalaman pribadi seperti inilah yang seringkali luput dari perhitungan para elite politik yang sibuk berdebat di ruang ber-AC. Pembangunan, bagi mereka, adalah angka dan proyek; bagi masyarakat, itu adalah perubahan hidup.
Tanggung Jawab Kita Bersama: Menjaga Memori Kolektif
Kekhawatiran PSI sejatinya adalah alarm bagi kita semua. Haruskah kita membiarkan sejarah pembangunan di suatu daerah, yang telah memberikan manfaat nyata, lenyap begitu saja hanya karena warna politik yang berbeda? Tentu tidak. Pengakuan terhadap pembangunan yang telah dilakukan, apalagi jika itu mendatangkan kebaikan bagi masyarakat banyak, seharusnya menjadi warisan yang dijaga bersama. Ini bukan soal mengagung-agungkan satu nama atau satu partai, melainkan soal integritas narasi bangsa.
Kalau memang ada pembangunan signifikan di NTT era Jokowi, apalagi jika itu diteruskan dan ditingkatkan oleh pemerintahan berikutnya, bukankah itu pertanda baik? Semuanya berjalan, warga merasakan manfaatnya. Kenapa harus ada narasi yang sengaja ‘dihapus’? Bukankah lebih elegan jika kita bisa melihat ini sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, di mana setiap pemerintahan, setiap partai, memiliki peran dalam kontribusinya, sekecil apapun itu? Mari kita berpolitik dengan cara yang lebih dewasa, yang menghargai fakta dan tidak mudah terjebak nostalgia semu atau ambisi jangka pendek.
Baca juga:
