Kok Jadi Jualan Suara Jelang Pilkades?
Eh, pernah nggak sih kamu merasa janggal waktu lihat ada orang bagi-bagi sembako atau ngasih amplop ‘bingkisan’ menjelang pemilihan, apalagi ini skala desa? Jujur saja, saya pribadi sering geregetan kalau melihat fenomena ini jadi semacam ‘tradisi’ menjelang pemilihan, termasuk yang rencananya bakal digelar 2026 nanti di Bekasi. Kok ya, bukannya adu program dan visi misi, malah jadi ajang ‘jualan-belian’ suara. Nah, teman-teman legislator di Bekasi sendiri tampaknya sudah mulai resah. Mereka menyoroti adanya praktik politik transaksional yang mulai kelihatan ‘bau-bau’-nya. Ini kayak bukan Pilkades lagi, tapi kayak bazar aja. Aneh, kan?
Politik Transaksional: Apa Sih Maksudnya?
Biar nggak bingung, mari kita luruskan dulu. Politik transaksional itu intinya begini: ada pemberian sesuatu (semoga bukan janji kosong belaka) dari calon kepada pemilih, dengan imbalan suara. Pemberian ini bisa macam-macam bentuknya. Kadang bisa berupa uang, bantuan barang (kebetulan lagi musim panen, nah itu dia!), atau bahkan janji-janji yang sifatnya lebih personal dan menguntungkan kelompok tertentu, bukan untuk kemaslahatan desa secara umum. Kalau ditanya pendapat saya, ini tuh merusak esensi pemilihan itu sendiri. Yang seharusnya dipilih itu pemimpin yang paling kompeten, bukannya yang paling ‘royal’ atau paling pandai ‘membeli’ hati.
Dari Mana Datangnya ‘Uang Panas’ Ini?
Pertanyaan besarnya, dari mana sih sumber daya (baca: uang) untuk melakukan politik transaksional seperti ini? Biasanya sih, ini datang dari calon yang memang punya ‘modal’ besar, baik dari kantong pribadi yang berlebih (kalau ada ya) atau, nah ini yang patut dicurigai, dari pihak-pihak yang berkepentingan di belakang layar. Bisa saja oknum-oknum yang ingin proyek desa, atau bahkan yang lebih parah, patungan demi kepentingan kelompoknya. Sayangnya, kadang masyarakat juga jadi ‘terjebak’ dalam siklus ini. Anggap saja ini sebagai ‘bonus’ atau rezeki nomplok. Padahal, dampak jangka panjangnya jauh lebih merugikan. Desa jadi dipimpin oleh orang yang mungkin saja tidak becus, hanya modal suara beli.
Kenapa Kita Harus Waspada?
Kenapa sih saya jadi agak ‘ngoceh’ begini? Soalnya, praktik ini tuh kayak virus. Sekali dibiarkan, akan menyebar dan susah diberantas. Kalau calon pemimpin desa sudah terbiasa ‘membeli’ suara, apa jaminannya nanti dia akan melayani rakyat dengan tulus? Bisa jadi dia malah sibuk ‘mengembalikan modal’ atau memenuhi ‘investor’ politiknya. Desa jadi nggak maju-maju. Belum lagi soal kesenjangan. Nanti yang dapat ‘jatah’ merasa lebih spesial daripada yang tidak. Itu kan juga nggak adil.
Saya ingat banget waktu dulu di kampung halaman saya, ada seorang calon yang terkenal rajin bangun masjid dan bantu renovasi rumah warga. Semua orang suka. Tapi pas masa kampanye, salah satu calon lain tiba-tiba muncul dengan program ‘uang saku mingguan’ untuk ibu-ibu. Dan lucunya, akhirnya yang menang yang ngasih ‘uang saku’. Mirisnya, setahun kemudian ‘uang saku’ itu hilang, tapi kondisi desa ya gitu-gitu aja. Malah beberapa warga jadi sungkan minta bantuan lagi karena merasa sudah ‘terjual’. Pengalaman pribadi kayak gini bikin saya makin yakin, demokrasi kok jadi jualan pasar?
Yuk, Jadi Pemilih Cerdas! Ini Tipsnya:
Nah, mendengar keresahan para legislator di Bekasi dan pengalaman yang saya lihat, saya punya beberapa ajakan buat kita semua, khususnya yang akan punya hajat Pilkades 2026:
- Jangan Tergiur Amplop: Ini yang paling fundamental. Kalau ditawari apa pun, ingat tujuan utama kita memilih pemimpin desa. Apakah yang ditawari itu benar-benar mendatangkan manfaat jangka panjang, atau hanya ‘kenyang sesaat’ tapi bikin sengsara kemudian?
- Cari Tahu Latar Belakang Calon: Siapa sih dia? Apa rekam jejaknya di masyarakat? Punya integritas nggak? Jangan hanya lihat dari poster atau janji manis kampanye. Coba ngobrol sama tetangga, tokoh masyarakat.
- Fokus pada Program Desa: Ini yang paling penting. Calon menawarkan apa untuk kemajuan desa? Mau bikin jalan diperbaiki? Sarana olahraga lebih baik? Atau program pemberdayaan ekonomi? Bandingkan program mereka, mana yang paling realistis dan paling dibutuhkan desa kita.
- Jangan Takut Bicara: Kalau melihat ada praktik politik transaksional, jangan diam saja. Minimal tegur diri sendiri, jangan ikut arus. Kalau memungkinkan, sebarkan informasi ke tetangga lain agar mereka juga sadar. Suara kita itu berharga, jangan dijual murah!
Pilkades 2026 di Bekasi tinggal menghitung bulan. Semoga dengan sedikit ‘bocoran’ cara menghadapi politik transaksional ini, kita semua bisa memilih pemimpin desa yang benar-benar amanah dan membawa perubahan positif. Bagaimana menurutmu? Pernah punya pengalaman serupa? Yuk, cerita di kolom komentar!
Baca juga:
