Bikin Deg-degan Jelang Coblosan: Politik Uang Kok Makin Menjamur?
Tahun-tahun belakangan ini, menjelang pemilihan umum, apalagi kalau serentak, rasanya ada saja kabar soal ‘serangan fajar’. Bagi yang belum akrab, ini semacam aksi bagi-bagi uang atau sembako ke warga, biasanya dilakukan dini hari atau malam terakhir sebelum hari H pemilu. Tujuannya jelas, buat ‘membujuk’ pemilih. Jujur saja, saya sendiri agak miris melihat fenomena ini. Rasanya kok makin parah ya?
Baru-baru ini, ada analisis menarik dari Burhanuddin Muhtadi, seorang pengamat politik yang cukup sering saya simak pandangannya. Beliau coba menjelaskan kenapa sih, keserentakan pemilu itu kok kayaknya berkorelasi erat dengan maraknya politik uang. Bukan cuma soal satu kali pemilihan, tapi langsung lima sekaligus (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Ini kan beban kampanye jadi luar biasa berat!
Beban Berat Kampanye, Peluang Korupsi Makin Terbuka?
Menurut Burhanuddin, salah satu faktor utamanya adalah efisiensi. Bayangkan, seorang calon, apalagi di level yang lebih tinggi seperti calon presiden atau calon anggota DPR RI, harus menjangkau jutaan pemilih. Kalau pemilunya terpisah-pisah, mungkin ongkos kampanye bisa diatur lebih bertahap. Tapi kalau serentak, semua kebutuhan kampanye harus dipenuhi dalam waktu yang bersamaan. Konten kampanye, juru kampanye, tim sukses di lapangan, sampai logistik di daerah-daerah terpencil, semuanya butuh dana besar, dan mendadak.
Nah, ketika kebutuhan dana ini melonjak tinggi dalam satu waktu, muncul dilema. Para calon dipaksa berpikir keras bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Di sinilah, menurut saya, politik uang jadi ‘jalan pintas’ yang menggoda. Daripada susah payah meyakinkan pemilih dengan gagasan dan program yang mungkin butuh waktu panjang, lebih mudah dan cepat ‘membeli’ suara. Apalagi jika calonnya punya ‘bekal’ dari praktik korupsi sebelumnya, jadinya lebih leluasa saja.
Saya pernah ngobrol sama seorang kawan yang dulu sempat aktif di tim sukses salah satu calon legislatif. Dia cerita, betapa pusingnya timnya mencari dana. Kadang ada tawaran-tawaran yang ‘agak berisiko’, seperti mencari sumbangan dari pengusaha yang punya kepentingan, atau bahkan dari oknum yang ‘bermain’ di proyek-proyek pemerintah. Kalau ditanya pendapat saya, ini lingkaran setan namanya. Calon butuh uang besar, cara dapetinnya ‘bermasalah’, ujungnya pas terpilih malah mikir ‘balik modal’ lewat kebijakan yang merugikan rakyat.
Strategi ‘Serangan Fajar’: Efektif Tapi Merusak Demokrasi
Terus, kenapa kok ‘serangan fajar’ jadi primadona? Ternyata, ini juga soal efektivitas di menit-menit terakhir. Pemilih yang belum menentukan pilihan, atau yang memang cenderung ‘menjual’ suaranya, akan lebih mudah dijangkau dengan iming-iming uang tunai atau bingkisan. Dibandingkan jadwal kampanye yang sudah selesai, aksi bagi-bagi di akhir masa tenang ini jadi terkesan lebih ‘spontan’ dan sulit dilacak Bawaslu, meskipun tetap saja melanggar aturan.
Ini yang bikin miris. Demokrasi yang seharusnya jadi ajang adu gagasan, malah berubah jadi ajang ‘adu amplop’ atau ‘adu sembako’. Kualitas pemimpin yang terpilih jadi dipertanyakan. Apakah benar-benar mewakili aspirasi rakyat, atau hanya mewakili kepentingan pihak yang punya banyak uang? Kalau soal ini, jujur saja, saya pesimis kalau kita tidak segera menemukan solusi.
Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Memang sih, secara individu, sulit untuk memberantas politik uang sampai akar-akarnya. Tapi, menurut saya, sebagai pemilih cerdas, kita bisa mulai dari hal kecil:
- Tingkatkan kesadaran diri: Sadari bahwa suara kita punya nilai. Jangan mudah ditukar dengan uang yang nilainya jauh lebih kecil dibanding nasib kita lima tahun ke depan.
- Perkuat literasi politik: Jangan hanya terpaku pada janji-janji sembako. Cari tahu rekam jejak calon, visi-misinya, dan program yang ditawarkannya. Gunakan internet, tonton debat, baca berita dari sumber terpercaya.
- Laporkan jika tahu: Jika melihat atau mengetahui adanya praktik politik uang, jangan diam saja. Laporkan ke Bawaslu setempat. Data dan bukti sangat penting.
Politik uang itu seperti penyakit kronis dalam demokrasi kita. Memang tidak bisa sembuh instan. Tapi kalau kita semua, dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, sampai pemilih, punya komitmen yang sama untuk memperbaikinya, bukan tidak mungkin kita bisa melihat pemilu yang lebih bersih di masa depan. Bagaimana menurut Anda, sudah siapkah kita meninggalkan budaya ‘serangan fajar’?
Baca juga:
