Tiket Masuk Politik yang Bikin Dompet Menjerit
Pernahkah Anda terpikir, bagaimana rasanya mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Bukan sekadar niat tulus membangun negeri, tapi ada ‘tiket’ masuk yang harganya selangit. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini kembali menyoroti soal ini. Menurut mereka, tingginya ongkos politik inilah yang kemudian jadi ‘pemicu’ kenapa banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi. Jujur saja, mendengar ini rasanya prihatin sekaligus geram.
Bukan rahasia umum lagi kalau untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau bahkan anggota legislatif, modal yang dikeluarkan itu besar. Mulai dari biaya sosialisasi, kampanye yang masif, baliho di setiap sudut kota, sampai urusan ‘perácta-perácta’ yang tak terucapkan. Semua itu butuh dana. Dan dana ini, seringkali tidak sedikit. Kebetulan, saya pernah ngobrol dengan salah satu tim sukses calon bupati di daerah tetangga. Dia cerita, demi kampanye yang optimal, mereka sampai harus gali lubang tutup lubang. Itu baru tim suksesnya, bayangkan calonnya sendiri!
Lingkaran Setan: Modal Besar, Balik Modal Cepat
Ketika calon sudah mengeluarkan ‘uang pangkal’ yang sangat besar untuk memenangkan kontestasi, apa yang terjadi setelah dilantik? Logikanya, pasti ada dorongan kuat untuk segera mengembalikan modal tersebut. Ibaratnya, kita sudah investasi besar di sebuah bisnis, pasti kita ingin secepatnya balik modal, bahkan untung. Di sinilah ‘lingkaran setan’ itu mulai terbentuk. Kepala daerah yang tadinya mungkin punya niat baik, jadi tergoda untuk mengambil jalan pintas demi menutupi pos-pos pengeluaran yang membengkak.
Cara paling ‘mudah’ dan cepat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, sayangnya, seringkali terkait dengan pengelolaan anggaran daerah. Mulai dari proyek-proyek yang dikondisikan, fee-fee proyek yang ‘disisihkan’, sampai gratifikasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Akibatnya, pembangunan jadi terhambat, pelayanan publik jadi terabaikan, dan yang paling parah, kepercayaan masyarakat terkikis habis. Sungguh sebuah ironi, ketika orang yang dipercaya memimpin daerah malah menjadi sumber masalah.
Lebih dari Sekadar ‘Dapat Duit’
Menariknya, KPK juga mengungkapkan bahwa mahalnya ongkos politik ini bukan semata-mata soal kepala daerah yang ‘lapar’ duit. Ada dimensi lain yang perlu kita perhatikan. Seringkali, calon yang terpilih adalah mereka yang punya ‘kendaraan politik’ kuat. Artinya, dukungan partai politik, jaringan pengusaha, atau bahkan oknum-oknum yang punya kepentingan terselubung. Dukungan-dukungan ini tentu ada harganya. Ada ‘utang budi’ politik yang harus dibayar ketika mereka sudah duduk di kursi kekuasaan.
Ketika sudah berutang budi, bukan tidak mungkin kompromi-kompromi politik yang tidak sehat akan terjadi. Keputusan-keputusan strategis daerah bisa jadi tidak lagi didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan pada ‘balasan jasa’ bagi mereka yang telah membantu. Ini yang menurut saya sangat berbahaya. Demokrasi yang seharusnya melayani rakyat, justru berbalik menjadi bisnis-bisnis politik yang menguntungkan segelintir orang.
Membongkar Akar Masalah, Bukan Sekadar Menindak
Fakta yang diungkap KPK ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Bukan hanya tugas KPK untuk terus ‘menangkap’ para koruptor. Tapi, bagaimana kita bisa membenahi sistem politik kita agar tidak menciptakan ‘monster’ yang mendorong orang berbuat korupsi? Perlu dipikirkan bersama, adakah model pencalonan kepala daerah yang lebih terjangkau? Bagaimana transparansi pendanaan kampanye bisa diperketat? Dan bagaimana partai politik bisa lebih berperan mendidik calon pemimpin yang berintegritas, bukan sekadar mencari ‘pundi-pundi’ dari calon?
Kalau ditanya pendapat saya, ini adalah PR besar bangsa ini. Membenahi sistem politik memang tidak mudah dan butuh waktu. Tapi, jika kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau dibiarkan terus, wajah politik kita akan semakin tercemar, dan rakyatlah yang akan terus menjadi korban. Bagaimana menurut Anda?
Baca juga:
