Jejak Korupsi di Tanah Merdeka: Apa yang Salah?
Jujur saja, mendengar kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan seorang kepala daerah perempuan di Sukoharjo, Etik Suryani, membuat saya pribadi sedikit prihatin. Bukan hanya karena kasusnya sendiri yang tentu sangat disayangkan, tapi lebih karena ini seperti mengulang cerita lama yang tak kunjung selesai, bukan? Rasanya kok ya masih ada saja oknum yang silap mata, terjebak dalam pusaran praktik yang merusak kepercayaan publik. Kalau ditanya pendapat saya, ini bukan sekadar masalah pribadi seseorang, tapi gambaran lebih luas tentang bagaimana riak-riak korupsi bisa terus ada di tengah masyarakat kita.
Sukoharjo, sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang saya kenal punya semangat gotong royong kuat, kini kembali tersorot karena isu yang sama. Kabar menyebutkan keterlibatan Etik Suryani dalam dugaan suap pengurusan izin. Nah, di sinilah menariknya. Bagaimana seorang yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung rakyat, justru diduga terlibat dalam praktik yang justru merugikan rakyat kecil? Soalnya, izin-izin ini kan ujung-ujungnya berdampak pada aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan tentu saja, kesejahteraan warga. Ketika prosesnya diduga ‘diurus’ dengan cara-cara ilegal, itu artinya ada ketidakadilan yang diciptakan. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan.
Dinasti Politik dan Warisan yang Dipertanyakan
Kita tidak bisa bicara soal Etik Suryani tanpa menyentuh konteks yang lebih luas: soal dinasti politik di Sukoharjo. Beliau adalah istri dari mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Keterkaitan ini tentu bukan hal baru dalam lanskap perpolitikan Indonesia. Seringkali, keluarga atau kerabat dekat pejabat publik turut meramaikan panggung politik, baik sebagai penerus langsung maupun sebagai orang di belakang layar. Kadang ini bisa jadi positif, membawa regenerasi dan ide-ide segar.
Namun, padahal, fenomena dinasti politik ini juga seringkali dibarengi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran akan monopoli kekuasaan, minimnya ruang bagi figur di luar lingkaran keluarga, dan yang paling krusial, potensi terjadinya praktik nepotisme atau bahkan korupsi yang terstruktur. Apakah kasus OTT ini menjadi sebuah ‘warisan’ yang tak diinginkan dari eksistensi dinasti politik tersebut di Sukoharjo? Pertanyaan ini menggelitik. Kalau saya boleh berandai-andai, mungkin ini jadi momentum untuk kita semua lebih jeli melihat bagaimana kekuasaan itu dipegang dan diteruskan. Prinsip meritokrasi dan akuntabilitas harusnya jadi panglima, bukan sekadar garis keturunan.
Melihat kasus ini, saya jadi teringat obrolan dengan seorang teman yang berprofesi sebagai pengusaha kecil di daerah yang sama. Dia pernah bercerita betapa susahnya mengurus izin usaha, katanya seperti harus ‘kenal orang dalam’ atau ‘memberi amplop’ agar prosesnya lancar. Dulu saya anggap itu mungkin sedikit dilebih-lebihkan, tapi sekarang… ah, jadi berpikir ulang.
Langkah ke Depan: Membersihkan Citra dan Membangun Kepercayaan
Nah, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini, selain rasa kecewa? Menurut hemat saya, ini adalah panggilan untuk introspeksi kolektif. Bagi aparat penegak hukum, tentu ini tugas berat untuk membuktikan dan memproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Transparansi menjadi kunci. Jangan sampai proses hukum ini justru menimbulkan spekulasi liar yang justru merusak tatanan.
Bagi masyarakat, khususnya di Sukoharjo, ini saatnya kita menuntut transparansi yang lebih baik dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Kita punya hak untuk tahu bagaimana anggaran daerah digunakan, bagaimana perizinan dikeluarkan, dan siapa saja yang bermain di baliknya. Pemilu bukan hanya soal memilih calon, tapi juga soal memilih wakil yang bersih dan punya integritas. Kita perlu suara-suara yang berani menyuarakan kebenaran, bahkan ketika itu tidak populer.
Terakhir, bagi para politisi dan pejabat publik, kasus ini seharusnya menjadi ‘cambuk’ moral. Mari kita kembalikan ruh public service itu sendiri. Jabatan publik itu amanah, bukan alat untuk memperkaya diri atau keluarga. Kalau kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu, mungkin Sukoharjo—dan Indonesia—bisa melangkah lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mencegah praktik serupa terulang di masa depan?
Baca juga:
