Akar Masalah yang Kian Menahun
Lagi-lagi, berita soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah menghiasi layar kaca dan jagat maya. Rasanya seperti siklus yang tak berujung. Ketika satu kasus belum tuntas, kasus lain sudah muncul. Ada ungkapan bijak yang sering kita dengar: ‘Kalau mau tahu akar masalah, lihatlah pada biayanya.’ Nah, dalam konteks politik Indonesia, ungkapan ini terasa sangat relevan, terutama ketika kita bicara soal tingginya biaya politik.
Jujur saja, saya selalu penasaran, bagaimana sih sebenarnya seseorang bisa sampai menduduki kursi kepala daerah? Prosesnya tentu tidak mudah. Mulai dari kampanye yang butuh dana besar untuk sosialisasi, baliho, tim sukses, hingga konsolidasi di tingkat akar rumput. Belum lagi ‘biaya-biaya tak terduga’ lain yang seringkali tidak tertulis dalam peraturan, tapi menjadi semacam ‘tradisi’ yang sulit dihilangkan. Kalau dipikir-pikir, besarnya modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan kekuasaan itu memang luar biasa.
Refleksi Pribadi Saat Kampanye Dulu
Beberapa tahun lalu, saya sempat terlibat dalam tim pemenangan salah satu calon legislatif di daerah saya. Belum sekelas kepala daerah, tapi sudah cukup memberikan gambaran. Kami harus berputar otak mencari cara agar kampanye berjalan efektif dengan anggaran yang sangat terbatas. Jangankan baliho besar, untuk sekadar mencetak pamflet saja kami harus berhemat. Saya melihat langsung betapa beratnya beban finansial yang ditanggung oleh seorang calon, bahkan yang datang dari latar belakang pas-pasan. Sangat berbeda dengan calon lain yang seolah tak pernah kehabisan dana untuk memasang iklan di mana-mana. Pengalaman itu membuat saya mengerti, mengapa ada anggapan bahwa untuk terjun ke politik, modal besar itu penting.
Tentu, tidak semua calon kepala daerah bertindak koruptif demi mengembalikan modal. Banyak yang memiliki niat tulus untuk membangun daerah. Namun, ketika biaya untuk ‘mendapatkan’ kekuasaan itu sudah selangit, tekanannya pasti besar. Ada semacam ‘keharusan’ untuk segera balik modal. Logikanya sederhana: kalau sudah keluar uang miliaran untuk kampanye, otomatis setelah duduk di pemerintahan, akan ada dorongan kuat untuk mencari jalan agar uang itu kembali, bahkan berlipat ganda. Sayangnya, jalan pintas yang sering diambil adalah melalui praktik-praktik yang menyalahi aturan.
Biaya Politik Tinggi, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Menurut saya, persoalan biaya politik yang tinggi ini adalah masalah sistemik. Bukan hanya salah calon atau kepala daerahnya saja. Ada banyak faktor yang berkontribusi. Mulai dari sistem rekrutmen politik yang masih sangat bergantung pada kekuatan finansial, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang terkadang terasa tumpul ke atas.
Kita seringkali terfokus pada kepala daerah yang tertangkap OTT, tapi jarang sekali kita membahas lebih dalam tentang bagaimana proses pencalonan itu sendiri. Apakah sistem pemilu kita sudah kondusif untuk menghadirkan pemimpin yang bersih? Atau justru malah membuka celah lebar bagi ‘pemain’ bermodal besar yang punya agenda tersembunyi? Kalau ditanya pendapat saya, rasanya kita perlu melakukan reformasi mendasar dalam sistem pendanaan politik. Mungkin bisa dimulai dengan transparansi yang lebih ketat, atau bahkan subsidi negara untuk biaya kampanye yang wajar. Tapi tentu, itu juga butuh political will yang kuat dari para pemangku kepentingan.
Mencari Solusi Jangka Panjang
Menyalahkan satu atau dua orang kepala daerah yang tertangkap basah mungkin mudah, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah akar rumput. Biaya politik yang tinggi itu ibarat ‘virus’ yang sudah lama menginfeksi sistem. Butuh ‘obat’ yang mujarab dan jangka panjang. Mungkin kita perlu memikirkan ulang bagaimana proses rekrutmen calon pemimpin. Adakah cara agar orang-orang berkualitas, yang mungkin tidak punya banyak uang, bisa tetap punya kesempatan yang sama untuk berkontestasi?
Saya pribadi berharap, diskusi seperti ini tidak hanya berhenti di permukaan. Perlu ada kajian mendalam dan komitmen nyata dari semua pihak, mulai dari partai politik, pemerintah, penegak hukum, hingga masyarakat. Karena pada akhirnya, kita semua yang akan merasakan dampaknya. Daerah yang dipimpin oleh pejabat korup, tentu akan tertinggal pembangunannya. Uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan, malah dikorupsi. Sungguh sebuah kerugian besar, bukan?
Bagaimana menurut Anda? Apakah mahalnya ‘kursi’ kekuasaan ini memang benar-benar menjadi sumber utama dari berbagai persoalan korupsi yang kita lihat?
Baca juga:
