Bukan Sekadar Angka di Bursa
Saya ingat betul, dulu waktu masih sering keliling pasar untuk urusan keluarga, ibu saya selalu punya ‘radar’ sendiri soal kondisi ekonomi. Bukan dengan membaca grafik atau berita keuangan, tapi dari omongan tengkulak, ketersediaan barang, sampai harga cabai. Nah, belakangan ini, obrolan soal rupiah yang melemah jadi makin sering terdengar. Bukan cuma di kalangan pelaku bisnis atau ekonom, tapi juga tetangga sebelah, teman ngopi, sampai di grup WhatsApp keluarga. Ada rasa was-was yang merayap, seolah nilai tukar rupiah ini bukan sekadar angka di layar komputer para analis, tapi sesuatu yang langsung menyentuh isi dompet.
Ketika mata uang kita tertekuk, reaksi alamiahnya adalah mencari siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana cara memperbaikinya. Seringkali, arah pembicaraan jadi agak belok. Dari yang tadinya diskusi soal fundamental ekonomi, ekspor-impor, suku bunga, tiba-tiba berujung pada siapa menteri yang paling tepat, manuver politik di parlemen, atau bahkan gosip perebutan kekuasaan di lingkaran elite. Jujur saja, saya kadang bingung. Padahal, sepertinya urusan mesin mobil dan bensinnya harusnya lebih dipikirin daripada siapa yang berhak pegang setir, kan?
Kecenderungan Berpaling ke Politik
Ternyata, fenomena ini bukan cuma terjadi di obrolan warung kopi. Dalam dunia politik dan media, ada semacam kecenderungan untuk melihat masalah ekonomi, terutama yang kompleks seperti nilai tukar, sebagai medan pertempuran politik. Ketika rupiah melemah, pressure akan langsung mengarah ke pemerintah: “Kok bisa begini? Menteri ekonomi harus mundur!” atau “Ini pasti ada permainan politik di baliknya!” Pertanyaan-pertanyaan mendasar soal kebijakan moneter, fiskal, atau daya saing ekspor seringkali tenggelam oleh riuhnya perdebatan soal siapa yang ‘pintar’ dan siapa yang ‘gagal’ dari kacamata politik semata.
Saya pernah ikut diskusi dengan beberapa teman yang bekerja di sektor keuangan. Mereka bercerita betapa frustrasinya ketika ada kebijakan ekonomi yang sebenarnya sudah dirancang dengan matang, tapi jadi terhambat atau bahkan ‘difitnah’ karena dianggap punya agenda politik tertentu. Padahal, menurut mereka, stabilitas ekonomi itu butuh proses panjang dan konsistensi kebijakan, bukan sekadar ganti menteri atau intrik sesaat. “Kalau terus-terusan dikejar isu politik, kapan kita bisa fokus benahi fundamentalnya?” begitu keluh salah seorang teman.
Politik sebagai Obat Jalan Pintas yang Berbahaya?
Kalau ditanya pendapat saya, memandang pelemahan rupiah hanya dari kacamata politik itu mirip seperti mencoba menyembuhkan luka dalam hanya dengan menempelkan plester. Di permukaan mungkin terlihat ada tindakan, ada ‘sesuatu’ yang dikerjakan. Tapi akar masalahnya? Tetap menggantung. Politik, dalam konteks ini, seringkali jadi jalan pintas—cara tercepat untuk meredakan keresahan publik atau sekadar saling menyalahkan antarpihak. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah fundamental rupiah?
Lihat saja data-data fundamental. Penguatan dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral negara maju, pelambatan ekonomi global, atau defisit neraca perdagangan—ini adalah faktor-faktor yang sangat memengaruhi nilai tukar. Apakah para politisi kita, dengan segala perdebatan kusir di gedung parlemen, bisa secara langsung mengendalikan inflasi di Amerika atau mengubah keputusan suku bunga The Fed? Sangat tidak mungkin.
Tentu saja, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sangat krusial. Kebijakan yang tepat, komunikasi yang baik, dan keberanian mengambil langkah strategis adalah kunci. Namun, menjadikan dinamika politik domestik sebagai satu-satunya alat ukur atau penentu solusi, itu yang menurut saya keliru.
Fokus pada Akar Masalah, Bukan Sekadar Panggung Politik
Mungkin ini terdengar utopis, tapi bayangkan jika energi untuk saling menjatuhkan dalam panggung politik bisa dialihkan untuk memperkuat fondasi ekonomi. Bagaimana caranya? Dengan konsistensi kebijakan, mendorong ekspor lebih masif melalui inovasi dan kemudahan birokrasi, menarik investasi jangka panjang yang sehat, serta menjaga independensi bank sentral. Ini bukan hal baru, tapi penerapannya yang seringkali terbentur kepentingan jangka pendek dan manuver politik.
Saya jadi teringat analogi sederhana. Saat mendaki gunung, kita tidak bisa sampai puncak hanya dengan berteriak paling kencang atau mendorong pendaki lain ke belakang. Kita butuh persiapan matang, fisik yang kuat, strategi jalur yang tepat, dan kerja sama tim. Masalah ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah, jauh lebih kompleks dari sekadar pendakian. Jadi, apakah kita akan terus terjebak pada politicking tanpa substansi, atau mulai serius menatap masalah fundamentalnya demi masa depan yang lebih stabil? Itu pertanyaan yang terus berputar di kepala saya.
Baca juga:
Baca juga:
