Sebuah Gelar Baru untuk Sang Presiden
Belum lama ini, perhatian publik tertuju pada sebuah peristiwa unik: Presiden Joko Widodo dinobatkan sebagai sesepuh raja-raja. Penganugerahan gelar ini, yang biasanya sarat dengan makna sakral dan historis, kali ini terasa sedikit berbeda. Ada getar-getar yang membuat kita bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik ritual adat tersebut?
Jujur saja, ketika pertama kali mendengar kabar ini, saya langsung berpikir, ‘Wah, ada apa ini?’ Bukan karena meragukan tradisi itu sendiri, tapi lebih karena rentetan penobatan serupa yang sering kali datang di momen-momen krusial. Ini bukan kali pertama seorang presiden atau tokoh politik menerima gelar kehormatan dari berbagai kerajaan atau kesukuan di Indonesia. Tapi, setiap kali terjadi, pertanyaan tentang motif di baliknya selalu muncul ke permukaan.
Antara Penghormatan Tulus dan Peta Politik
Di satu sisi, kita bisa melihatnya sebagai bentuk penghargaan yang tulus. Indonesia kaya akan budaya, dan setiap kerajaan atau kesukuan memiliki cara sendiri untuk menghormati tamu agung. Jokowi, sebagai kepala negara, jelas adalah tamu yang sangat terhormat bagi siapa pun. Penobatan ini bisa jadi representasi dari pengakuan masyarakat adat terhadap kepemimpinan dan upaya pemerintah dalam melestarikan budaya.
Namun, kita juga perlu bersikap realistis. Penobatan ini datang di waktu yang, kalau boleh saya bilang, cukup strategis. Apalagi jika momen ini berdekatan dengan periode politik yang hangat, seperti menjelang pemilu atau saat pemerintah sedang menghadapi isu-isu penting. Apakah para raja dan tetua adat ini murni memberikan apresiasi, atau ada semacam ‘dukungan’ tersirat yang ingin diberikan kepada pemerintah?
Saya teringat obrolan dengan seorang teman yang dulu aktif di organisasi kemasyarakatan. Dia pernah cerita, kadang ada saja pihak-pihak yang mendekati tokoh adat atau kerajaan untuk sekadar ‘meminta restu’ atau ‘mempererat tali silaturahmi’ menjelang momen politik. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan moral dari basis masyarakat adat yang seringkali masih sangat kuat memegang tradisi. Kalau ditanya pendapat saya, kedua kemungkinan itu selalu ada dan sulit untuk dipisahkan.
Simbol Politik Baru? Menelisik Konteksnya
Penobatan Jokowi sebagai sesepuh raja-raja ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah sebuah simbol. Pertanyaannya, simbol dari apa? Apakah ini pengakuan bahwa pemerintah telah berhasil merangkul dan mewujudkan aspirasi masyarakat adat? Atau justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk memperkuat citra presiden sebagai sosok yang peduli terhadap akar budaya, di tengah berbagai tantangan dan kritik yang mungkin dihadapi?
Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat bagaimana pentingnya suara dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat. Keberadaan mereka bisa menjadi kekuatan yang signifikan. Oleh karena itu, memberikan pengakuan atau gelar kehormatan bisa jadi salah satu cara untuk ‘mengamankan’ atau ‘mendapatkan’ dukungan tersebut. Ini adalah permainan politik yang halus, dibalut dalam bingkai tradisi.
Ketika saya membaca berita tentang penobatan ini, saya juga melihat adanya upaya dari pihak kerajaan atau kesukuan itu sendiri untuk tetap relevan di mata pemerintah dan publik. Dengan menobatkan seorang tokoh nasional, mereka juga menunjukkan bahwa eksistensi mereka diakui dan dihargai. Ini seperti simbiosis mutualisme, kan? Ada keuntungan bagi kedua belah pihak, baik yang memberi gelar maupun yang menerima.
Langkah Bijak atau Manuver Politik?
Jadi, bagaimana kita harus menyikapinya? Sebagai warga negara, saya percaya bahwa kita perlu melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jernih. Menghormati tradisi dan budaya adalah penting. Namun, kita juga berhak untuk bertanya dan memahami konteks di balik setiap peristiwa, terutama yang melibatkan tokoh politik di momen-momen krusial.
Apakah penobatan ini murni bentuk apresiasi yang tidak memiliki agenda tersembunyi? Atau ini adalah bagian dari strategi politik yang lebih besar untuk membangun citra dan menggalang dukungan? Saya kira, jawabannya tidak hitam putih. Kemungkinan besar, ini adalah perpaduan keduanya.
Bagaimana menurut Anda? Apakah gelar sesepuh raja-raja ini benar-benar murni penghormatan budaya, atau ada ‘sesuatu’ yang lebih dari itu dalam lanskap politik kita?
Baca juga:
