Perlunya Menjaga Batasan Antara Adat dan Politik
Jujur saja, ketika pertama kali mendengar berita Presiden Jokowi meminta agar ritual injak kepala kerbau tidak ditarik ke ranah politik, saya sempat sedikit bingung. Kok bisa sih, ritual yang kelihatannya sangat lokal dan berhubungan dengan budaya, kok sampai perlu diingatkan oleh seorang presiden agar tidak dipolitisasi? Ternyata, ada cerita di baliknya yang mungkin luput dari perhatian banyak orang.
Saya ingat betul, beberapa waktu lalu saya pernah ngobrol dengan seorang teman yang tinggal di daerah pedalaman. Dia cerita soal ritual panen di desanya yang melibatkan semacam arak-arakan kerbau. Bukan untuk disembelih atau diapakan, tapi lebih ke simbol ucapan syukur dan harapan agar hasil panen melimpah. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba ada pihak yang mengklaim ritual itu mewakili pandangan politik tertentu, atau bahkan menuding pihak lain tidak menghargai budaya gara-gara ritual tersebut. Repot, kan?
Dari Sawah ke Panggung Politik: Kapan Batasnya Tipis?
Perkataan Pak Jokowi ini sebenarnya menyentil sebuah fenomena yang seringkali terjadi di negara kita. Budaya, tradisi, bahkan hal-hal yang sifatnya sangat personal atau komunal, kerapkali diseret masuk ke dalam pusaran politik. Kenapa ya, seolah-olah segala sesuatu harus punya ‘warna’ politiknya sendiri?
Begini, ritual yang melibatkan hewan ternak, apalagi yang dimiliki oleh masyarakat petani, biasanya punya akar yang dalam. Ada nilai sejarah, kepercayaan, dan tentu saja, aspek ekonomi yang melekat. Kalau itu dipolitisasi, artinya ada potensi penafsiran yang salah, atau bahkan disalahgunakan. Bayangkan saja, seekor kerbau yang seharusnya jadi aset petambak, malah jadi ‘amunisi’ untuk saling serang antar politisi. Siapa yang dirugikan? Ya, petaninya.
Menurut saya, poin Pak Jokowi ini sangat penting. Beliau bukan melarang ritual itu ada, atau meremehkannya. Sama sekali bukan. Justru, beliau ingin ritual tersebut tetap terjaga kemurniannya. Biarkan ia menjadi bagian dari kekayaan budaya yang bisa dinikmati dan dilestarikan oleh masyarakat yang punya hajat. Kalaupun ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah, itu seharusnya dalam konteks dukungan terhadap pelestarian budaya atau peningkatan kesejahteraan petani, bukan untuk alat kampanye atau adu domba.
Menjaga Kebudayaan dari Intrik Politik
Saya pernah baca sebuah artikel lama tentang bagaimana perayaan tertentu di suatu daerah, yang awalnya murni adat, kemudian dipaksa untuk punya agenda politik. Yang tadinya acaranya penuh tawa dan kebersamaan, berubah jadi lebih kaku, ada pidato politiknya, ada saling puji antar pejabat. Kehangatan dan esensi budayanya jadi hilang. Sayang sekali, padahal niat awalnya kan baik.
Nah, permintaan Presiden Jokowi ini bisa dilihat sebagai upaya untuk melindungi ruang-ruang budaya seperti itu. Agar tetap steril dari kepentingan politik sesaat. Agar masyarakat bisa tetap menjalankan tradisinya tanpa khawatir disalahartikan atau ditunggangi. Ini bukan tentang Jokowi versus siapa, tapi lebih ke bagaimana kita menjaga agar warisan leluhur tidak tercemar oleh hiruk-pikuk politik yang kadang tanpa ujung.
Refleksi Pribadi: Menghargai Ruang Masing-masing
Kalau ditanya pendapat saya, ini adalah pengingat yang cukup halus namun tegas. Bahwa ada hal-hal yang memang sebaiknya tidak dicampuradukkan. Ritual adat ya biar jadi ritual adat, urusan politik ya biar jadi urusan politik. Keduanya punya porsinya sendiri, punya fungsinya sendiri. Memaksakan satu masuk ke ranah yang lain hanya akan merusak keduanya.
Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda menyaksikan sebuah tradisi yang kemudian terasa ‘berbeda’ karena dibumbui unsur politik? Saya pribadi berharap, perkataan Pak Presiden ini bisa jadi pegangan kita bersama, agar ke depan, ritual seperti ini tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada tendensi apa pun, kecuali rasa syukur dan pelestarian budaya.
Baca juga:
