Ketika Tatanan Ideologi Mulai ‘Membius’
Pernahkah kamu merasa ada yang janggal saat melihat perdebatan politik sekarang? Rasanya kok makin panas, makin hitam-putih, tapi tak kunjung menyentuh akar masalah rakyat. Nah, ada kalanya saya berpikir, jangan-jangan kita sedang dibius oleh semacam ‘opium ideologi’. Ideologi yang seharusnya memandu, malah jadi racun yang bikin tatanan politik kita oleng.
Pancasila, fondasi negara kita, sejatinya adalah obat penawarnya. Tapi bagaimana bisa sebuah fondasi yang kuat pun bisa tergoyahkan? Rupanya, setiap ideologi, betapapun luhurnya, berpotensi disalahgunakan. Ia bisa dibajak, dipelintir, lalu disodorkan sebagai ‘kebenaran mutlak’ yang tak boleh diganggu gugat. Akibatnya? Politik bukan lagi alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan, melainkan panggung bagi segelintir orang untuk memaksakan kehendak.
Jualan ‘Kebenaran Tunggal’ di Pasar Politik
Seringkali kita mendapati narasi yang disajikan sangat tegas. “Hanya ini yang benar!” “Siapa yang menolak berarti musuh!” Buh, kalau sudah begini, dialog yang sehat bisa menguap begitu saja. Saya ingat betul waktu ngobrol sama beberapa kawan yang aktif di organisasi masyarakat. Mereka cerita, kadang sulit sekali mengajak orang lain diskusi tentang program pemberdayaan masyarakat. Begitu ada sedikit perbedaan pandangan soal pendekatan, langsung dicap “tidak sejalan” atau “ideologinya keliru”. Padahal, tujuannya sama: mengangkat kesejahteraan warga.
Ini lho, yang saya maksud dengan ‘opium ideologi’. Ia membuat penggunanya (dan kadang orang di sekitarnya) merasa paling benar sendiri, anti terhadap kritik, dan tak melihat lagi realitas lapangan yang kompleks. Akibatnya, kebijakan yang lahir seringkali tidak menyentuh kebutuhan riil. Misalnya saja, program bantuan yang sangat bagus di atas kertas, tapi di lapangan realisasinya berbelit-belit, atau bahkan diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak begitu membutuhkan, sementara yang benar-benar kesulitan justru luput.
Mengembalikan Pancasila sebagai Kompas Sejati
Lalu, bagaimana caranya agar Pancasila benar-benar kembali berfungsi sebagai kompas? Menurut saya, langkah pertamanya adalah dengan kembali memahami esensi setiap sila. Bukan hafalan semata, tapi penghayatan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya membuat kita sadar ada yang lebih tinggi dari kepentingan golongan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan kita untuk tidak saling menjatuhkan. Keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat kan mestinya jadi prioritas utama.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan kita merawat kebinekaan, bukan malah memecah belah atas nama kelompok. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menggarisbawahi pentingnya musyawarah untuk mufakat, bukan aklamasi sepihak. Terakhir, Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah tujuan akhir yang harus selalu kita pegang.
Saatnya Politik Melayani, Bukan Diperalat
Jika kelima sila ini benar-benar kita pegang teguh, maka politik akan kembali pada relnya. Politik yang berfokus pada pelayanan publik, pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, pada penciptaan lapangan kerja, pada pendidikan yang merata, pada kesehatan yang terjangkau. Bukan politik yang sibuk berebut kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri, atau politik yang saling menjegal dengan isu-isu yang memecah belah.
Memang tidak mudah. Membersihkan ‘kandungan’ ideologi yang sudah terlanjur ‘membius’ butuh waktu dan kesadaran kolektif. Tapi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengembalikan marwah politik kita? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Pancasila itu bukan sekadar lambang negara atau teks sakral di dinding. Ia adalah denyut nadi kehidupan berbangsa, roh yang harus terus dijaga agar tidak mati suri oleh kepentingan sempit.
Bagaimana menurutmu? Apa saja langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa politik sejatinya adalah tentang melayani rakyat?
Baca juga:
