Politik Kita, Masih Kurang Warna Suara Perempuan?
Jujur saja, kalau kita lihat panggung politik kita saat ini, rasanya ada yang kurang. Bukan soal sedikit atau banyaknya tokoh perempuan yang muncul, tapi lebih kepada kedalaman keterlibatan dan representasi yang otentik. Nah, belakangan ini terdengar seruan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, yang mengajak para partai politik (parpol) untuk lebih serius lagi dalam memperkuat kaderisasi perempuan. Wah, ini menarik! Kenapa sih kok urusan kaderisasi perempuan ini bisa jadi kunci demokrasi berkualitas?
Bukan Sekadar Angka, Tapi Substansi Perubahan
Seringkali kita terjebak pada angka. Laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Dulu, saya pernah terlibat dalam sebuah diskusi komunitas yang membahas partisipasi perempuan dalam politik. Ada yang bilang, “Yang penting kuota perempuan terpenuhi saja.” Tapi, kalau ditanya lagi, apa yang mereka bawa? Masalah-masalah spesifik perempuan seringkali masih terpinggirkan. Nah, pesan Menteri Bintang ini sepertinya menyentil ke arah sana. Ini bukan soal pemanis demokrasi, tapi soal memastikan bahwa kebijakan publik yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Kalau perempuan hanya jadi nomor statistik, bagaimana kita bisa berharap ada kebijakan yang benar-benar pro-perempuan, pro-anak, pro-keluarga?
Saya ingat betul waktu ikut kampanye sebuah calon legislatif perempuan beberapa tahun lalu. Materi kampanyenya sangat umum, lebih banyak membahas soal ekonomi makro yang kadang terasa jauh dari keseharian ibu-ibu di pasar. Padahal, kalau digali lebih dalam, isu UMKM di tingkat komunitas, akses terhadap pendidikan anak yang terjangkau, atau bahkan penanganan kekerasan dalam rumah tangga itu isu-isu yang sangat dekat dengan perempuan. Pesan Menteri Bintang ini justru mendorong parpol untuk membekali kader perempuannya agar punya pemahaman mendalam di berbagai isu, dan yang terpenting, berani menyuarakan perspektif unik perempuan dalam merumuskan kebijakan. Ini yang saya maksud kaderisasi berkualitas: bukan hanya soal mencetak juru kampanye, tapi mencetak pembuat kebijakan yang berempati dan bernas.
Peran Parpol: Lebih Dari Sekadar ‘Gerbong’
Partai politik itu kan ibarat pabriknya politisi. Di situlah bibit-bibit calon pemimpin bangsa ditempa. Kalau pabriknya saja tidak punya program kaderisasi yang serius untuk perempuan, bagaimana kita bisa berharap banyak? Menteri Bintang mengajak parpol untuk melihat ini sebagai investasi jangka panjang. Bukan sekadar memenuhi kuota atau sekadar mencari calon yang ‘amanz’. Tapi, bagaimana membangun kapasitas, memberikan ruang diskusi, melatih kemampuan advokasi, dan yang terpenting, mentransfer nilai-nilai kepemimpinan yang inklusif.
Bayangkan saja, jika setiap parpol punya puluhan, bahkan ratusan kader perempuan yang terlatih, berdaya, dan punya visi jelas. Pasti lanskap politik kita akan berbeda. Keputusan-keputusan penting akan lebih kaya perspektifnya. Debat di parlemen tidak lagi hanya mengutamakan logika maskulin semata, tapi ada sentuhan kepedulian, kehati-hatian, dan pemahaman mendalam tentang dampak sosial yang seringkali lebih dirasakan perempuan dan anak. Ini yang nantinya akan berujung pada demokrasi yang lebih matang, lebih representatif, dan pada akhirnya, lebih berkualitas. Kualitas demokrasi itu kan lahir dari kualitas input dan prosesnya, bukan?
Saya melihat ini sebagai sebuah momentum. Ada kesadaran yang mulai tumbuh bahwa tanpa partisipasi dan pemberdayaan perempuan yang signifikan, demokrasi kita belum bisa dikatakan berjalan optimal. Seruan Menteri Bintang ini adalah pengingat yang penting bagi semua parpol. Mari, jangan hanya sekadar merekrut, tapi benar-benar ‘menggarap’ potensi luar biasa yang dimiliki kaum perempuan untuk kemajuan demokrasi kita bersama.
Lalu, Apa Langkah Selanjutnya?
Tentu saja, ajakan ini harus direspons serius. Ini bukan hanya tugas Menteri PPPA, tapi tugas kita bersama sebagai masyarakat sipil yang peduli demokrasi. Bagaimana kita bisa mendorong parpol untuk benar-benar merealisasikan ajakan ini? Apakah dengan advokasi? Pengawasan? Atau mungkin masyarakat perlu lebih cerdas lagi dalam memilih wakil rakyat, yang memang memperjuangkan representasi perempuan secara substantif?
Menurut saya, ini adalah pertanyaan reflektif yang patut kita renungkan. Kehadiran perempuan di ranah politik bukan hanya soal kesetaraan, tapi soal memperkaya proses pengambilan keputusan, demi hadirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua. Bagaimana pendapat Anda?
Baca juga:
