Jelang Muktamar: Ancaman Senyap yang Mengintai
Pernahkah Anda membayangkan sebuah ajang besar organisasi keagamaan yang seharusnya dipenuhi semangat spiritual justru riuh rendah oleh bisikan transaksi? Inilah wajah dilematis yang coba diwaspadai oleh figur publik seperti Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin. Peringatannya soal Muktamar PBNU yang jangan sampai dikotori politik uang bukanlah sekadar imbauan biasa. Bagi saya, ini adalah alarm serius yang menyentil hati nurani, sebuah pengingat bahwa ujian integritas tak pandang bulu, bahkan di lingkaran yang paling terhormat sekalipun.
Secara jujur, saya sempat bertanya-tanya, mengapa isu politik uang ini begitu menonjol di momen menjelang hajatan akbar PBNU? Bukankah organisasi sebesar NU semestinya kebal dari godaan semacam itu? Nah, rupanya pandangan idealis saya ini perlu diimbangi dengan realitas perpolitikan yang acapkali tak seindah teori. Terutama ketika berbicara tentang perebutan posisi strategis yang punya pengaruh besar, baik secara organisasi maupun bahkan secara politik yang lebih luas. Cak Imin, dengan posisinya, tentu punya akses dan pemahaman lebih dalam mengenai ‘arus bawah’ yang mungkin saja digerakkan oleh kepentingan materiil.
‘Uang’ vs ‘Ulama’: Pertarungan Nilai yang Krusial
Cak Imin menyerukan agar Muktamar PBNU dimurnikan kembali. Kalimat sederhana ini menyimpan makna yang sangat dalam. ‘Memurnikan’ berarti mengembalikan pada esensi, pada khittah, pada nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sebuah organisasi yang berakar dari perjuangan ulama. Diibaratkan sebuah sumur, ada upaya untuk membersihkan endapan keruh agar airnya kembali jernih dan menyegarkan. Politik uang, oleh siapa pun pelakunya, adalah ‘keruh’ itu.
Kebetulan, beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang kiai sepuh di kampung halaman. Beliau bercerita tentang masa-masa awal perintisan NU. Semangat keikhlasan dan pengabdianlah yang menjadi bahan bakar utama. Kekuasaan atau jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk berkhidmat lebih luas. Ketika beliau mendengar kabar soal kekhawatiran Cak Imin, beliau hanya menghela napas panjang. “Dulu tidak seperti ini,” katanya lirih. “Kepentingan pribadi atau kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan umat dan jam’iyah.”
Ucapan kiai sepuh itu mengkonfirmasi apa yang saya rasakan. Ada distorsi nilai yang terjadi. Jika Muktamar, yang seharusnya menjadi ajang musyawarah dan mufakat para elite NU untuk menentukan arah masa depan organisasi, justru diwarnai praktik transaksional, maka pondasi NU bisa tergerus. Ibarat membangun rumah, jika fondasinya tidak kokoh, bagaimana bisa bangunan di atasnya bertahan lama? Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi pimpinan, tapi soal marwah dan kredibilitas NU di mata jutaan anggotanya dan masyarakat luas.
Murnikan NU: Tugas Siapa?
Tentu saja, peringatan Cak Imin ini patut diapresiasi. Namun, apakah upaya ‘memurnikan’ hanya menjadi tugas satu orang atau satu kelompok? Saya rasa tidak. Ini adalah tanggung jawab kolektif. Seluruh elemen PBNU, mulai dari pengurus di tingkat pusat hingga akar rumput, punya peran. Para ulama, tokoh masyarakat, bahkan anggota biasa sekalipun harus bersikap kritis dan menolak segala bentuk praktik politik uang.
Mungkin perlu ada mekanisem pengawasan yang lebih kuat, transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan yang terpenting, penegakan etika yang tegas bagi siapa saja yang terbukti melanggar. Agar ke depannya, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan di NU, yang terlintas adalah kapasitas intelektual, kedalaman spiritual, dan rekam jejak pengabdian, bukan sekadar siapa yang punya ‘amunisi’ lebih banyak.
Kalau ditanya pendapat saya, persoalan ini sesungguhnya cerminan tantangan yang lebih besar dalam mengelola organisasi berbasis massa Islam di era modern. Bagaimana menjaga idealisme tanpa kehilangan sentuhan pragmatisme yang dibutuhkan dalam organisasi sebesar PBNU? Tentu, ini adalah pertanyaan rumit yang jawabannya tidak bisa ditemukan dalam satu malam. Tapi, setidaknya kesadaran untuk ‘memurnikan’ kembali NU, seperti yang disuarakan Cak Imin, adalah langkah awal yang patut kita syukuri.
“Mari kita murnikan kembali NU, jangan sampai Muktamar ini dikotori oleh politik uang. Saya mengingatkan kepada seluruh warga NU.”
Bagaimana menurut Anda? Apakah ancaman politik uang ini hanya terjadi di momen-momen krusial seperti muktamar, atau justru sudah menjadi ‘penyakit’ yang mengakar dan perlu penanganan serius di berbagai tingkatan organisasi? Mari kita renungkan bersama.
Baca juga:
