Warisan Gelap yang Terlupakan?
Kalau ditanya soal politik etis Belanda di Indonesia, mungkin yang terlintas pertama adalah sistem tanam paksa yang eksploitatif. Tapi, tahukah Anda ada sisi lain yang seringkali luput dari pembicaraan? Kebijakan yang konon katanya “etis” ini meninggalkan jejak yang lebih kompleks, bukan hanya soal eksploitasi sumber daya, tapi juga bagaimana sebuah pemerintahan mengatur rakyatnya, bahkan sampai menentukan kemana mereka harus berlabuh.
Irigasi untuk Gula, Bukan untuk Padi Lokal
Salah satu “warisan” yang sering dibanggakan adalah pembangunan irigasi. Sederhananya, itu kan bagus. Air mengalir, pertanian lancar. Tapi, kalau kita lebih dalam lagi, irigasi yang dibangun Belanda kala itu ternyata lebih banyak dialokasikan untuk perkebunan komoditas ekspor seperti tebu, bukan untuk sawah petani padi lokal. Jadi, meski terlihat modern, irigasi itu sejatinya melayani kepentingan ekonomi kolonial. Dampaknya? Petani makin tertekan karena lahan mereka terpakai, sementara ketersediaan air untuk pangan pokok mereka justru kurang optimal. Jujur saja, ini semacam ironi. Kita dapat infrastruktur, tapi manfaatnya seringkali tidak berpihak pada rakyat jelata yang sesungguhnya.
Sekolah untuk Birokrat, Bukan untuk Pemberdayaan
Lalu ada soal edukasi. Siapa yang tidak setuju dengan pentingnya sekolah? Belanda mendirikan sekolah-sekolah, yang kemudian jadi cikal bakal sistem pendidikan kita. Tapi, lagi-lagi, nuansa “etis” ini punya maksud tersembunyi. Sekolah-sekolah itu banyak dibuka bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata, melainkan untuk menghasilkan tenaga administrasi rendahan bagi pemerintahan kolonial. Calon-calon pegawai negeri dan juru tulis. Jadi, pendidikan ini lebih mengarah pada penyiapan birokrat lokal yang patuh, bukan untuk memberdayakan masyarakat luas agar mandiri. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini sama saja seperti menanam benih namun hanya untuk panen orang lain?
Emigrasi: Dipinggirkan atau Merantau?
Nah, ini yang paling menarik dan sering terlupakan: emigrasi. Kebijakan politik etis, ironisnya, juga memicu perpindahan penduduk dalam skala besar. Sebagian besar adalah orang-orang yang tersingkirkan oleh sistem ekonomi baru yang didominasi perkebunan. Mereka jadi buruh perkebunan dengan kondisi yang sulit atau terpaksa meninggalkan tanah leluhur karena lahan mereka sudah tidak lagi menjadi milik sendiri. Kebetulan, banyak di antara mereka yang akhirnya “dirumahkan” di daerah transmigrasi yang diatur pemerintah kolonial. Ada juga yang kemudian pindah ke negara lain, seperti Suriname, untuk menjadi pekerja kontrak. Pertanyaannya, apakah mereka pindah karena kemakmuran, atau terpaksa akibat kebijakan yang justru meminggirkan mereka?
Melihat Jejaknya Hari Ini
Kalau hari ini kita melihat bagaimana pemerataan pembangunan masih jadi isu, atau bagaimana kualitas pendidikan kita masih perlu dikejar, mungkin ada baiknya kita sedikit menengok ke belakang. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami akar masalahnya. Irigasi yang dulu dibangun untuk gula, kini harus dioptimalkan untuk pangan kita. Sistem pendidikan yang dulu hanya mencetak pegawai, kini harus terus didorong untuk melahirkan inovator. Dan soal urbanisasi atau perpindahan penduduk, bukankah ini juga pengingat bahwa pembangunan harus benar-benar merata agar tidak ada lagi “emigrasi” paksa karena ketidakadilan?
Bagaimana menurut Anda? Jejak politik etis ini masih terasa dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Apa lagi yang Anda lihat sebagai warisan yang masih relevan sampai sekarang?
Baca juga:
Baca juga:
