Semakin Banyak yang Melek, Kok Makin Pening?
Jujur saja, saya suka heran sekaligus bangga melihat gelombang kesadaran politik di masyarakat kita. Dulu, urusan pemilu atau kebijakan negara rasanya jauh dari keseharian. Tapi sekarang? Grup WhatsApp keluarga sampai grup arisan ibu-ibu pun bisa ramai membahas quick count, real count, atau bahkan pro-kontra rancangan undang-undang. Bukan cuma diskusi di kedai kopi, tapi benar-benar jadi obrolan ‘panas’. Kalau ditanya pendapat saya, ini kemajuan luar biasa. Kita jadi warga negara yang lebih melek, lebih peduli. Tapi anehnya, bukannya makin jernih, urusan politiknya malah terasa makin ruwet. Sampai bingung sendiri, mana yang benar, mana yang hoaks, mana yang sekadar opini bias?
Paradoks Informasi di Era Digital
Nah, ini dia yang menurut saya jadi biang keroknya. Informasi itu banjir ruah. Mau berita dari sumber terpercaya, opini dari pakar, sampai gosip politik dari akun anonim, semua gampang diakses. Dulu, kita mungkin hanya mengandalkan berita dari televisi atau koran yang pilihannya terbatas. Sekarang, semua orang bisa jadi ‘wartawan’ dadakan di media sosial. Kemudahan ini memang bagus, bikin kita nggak gampang dibohongi. Tapi, seiring datangnya ‘kebanjiran’, datang pula ‘sampah’. Saking banyaknya narasi yang saling berbenturan, membedakan mana fakta dan mana fiksi jadi tantangan tersendiri. Kadang, saya sampai harus buka-tutup beberapa tab browser, membandingkan, mengulik, sebelum akhirnya merasa ‘aman’ untuk mengambil kesimpulan awal. Percaya deh, ini bukan pengalaman saya saja.
Kadang saya berpikir, jangan-jangan justru kebebasan berekspresi yang kebablasan ini yang bikin keadaan makin pelik. Setiap orang punya ‘kebenaran’ versi masing-masing. Misalnya, ada kebijakan pemerintah yang menurut sebagian orang sangat bagus karena melihat data sisi A, tapi di sisi lain, masyarakat yang terdampak langsung merasakan ketidakadilan karena melihat data sisi B. Kedua belah pihak sama-sama punya argumen kuat, tapi dasar argumennya berbeda. Akhirnya, alih-alih solusi, yang muncul justru perdebatan tak berujung. Ini yang bikin pusing. Kebijakan yang seharusnya memperjelas, malah jadi polemik baru yang meresahkan.
Ketika Partisipasi Bukan Sekadar ‘Ikut-ikutan’
Dulu, orang apatis itu lebih mudah. Kalau adaDemo, ya sudah biarkan yang lain bergerak. Kalau ada Pemilu, ya pilih saja wakilnya tanpa terlalu berpikir dalam. Tapi sekarang, dengan mudahnya orang mengakses informasi dan terhubung satu sama lain, partisipasi jadi lebih masif. Baik itu dalam bentuk komentar pedas di lini masa, aksi digital, atau bahkan turun ke jalan. Ini bagus, ya, menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin aktif. Tapi saking banyaknya suara yang terdengar, dan seringkali suara-suara itu saling bertabrakan, alih-alih jadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif, kadang justru jadi disrupsi yang mengacaukan.
Saya ingat betul waktu ada salah satu kebijakan lingkungan yang kontroversial. Mula-mula, informasinya simpang siur. Ada yang bilang menyelamatkan hutan, ada yang bilang merusak ekonomi lokal. Dalam hitungan jam, media sosial meledak. Ada petisi daring, ada cuitan massal, ada forum-forum diskusi dadakan. Semua ingin suaranya didengar. Tapi akibatnya? Fokusnya jadi pecah. Urusan awalnya solutif, berubah jadi ajang ‘pamer’ argumen dan saling serang personal. Padahal, yang kita butuhkan adalah dialog yang konstruktif dan solutif, bukan sekadar siapa yang paling keras berteriak.
Menuju Politik yang Lebih ‘Dewasa’
Jadi, partisipasi publik yang naik itu kabar baik. Itu artinya kedewasaan demokrasi kita sedang diuji. Tapi, ujian ini juga membuktikan betapa peliknya mencapai konsensus di tengah perbedaan pandangan yang begitu plural. Kalau boleh saya berpendapat, kita perlu lebih sadar soal ‘kewajiban’ sebagai masyarakat yang melek informasi. Bukan hanya hak untuk bersuara, tapi juga tanggung jawab untuk memastikan suara itu didengar dengan baik, didasari pemahaman yang utuh, dan disampaikan dengan cara yang konstruktif. Bukan sekadar ikut arus atau latah ikut tren.
Mungkin kita semua, termasuk saya, perlu belajar lagi soal seni berdialog, seni menerima perbedaan, dan seni mencari titik temu. Karena pada akhirnya, politik yang baik bukanlah soal siapa yang paling banyak bersuara, tapi bagaimana suara-suara itu bisa bersatu padu demi kebaikan bersama, tanpa harus saling merobek-robek. Setuju tidak?
Baca juga:
Baca juga:
