Bisik-bisik di Balik Pintu Kekuasaan
Jujur saja, mendengar kata ‘preman’ itu langsung terlintas bayangan yang kurang sedap. Tapi, di negara kita ini, kata itu kadang punya makna ganda. Bukan cuma soal jurus silat atau pungli di pasar. Kadang, dan ini yang bikin miris, istilah itu bersinggungan sama hal-hal yang katanya ‘resmi’, kayak politik.
Saya pernah ngalamin sendiri, dulu banget pas masih jadi anak bawang di sebuah proyek. Ada aja tuh yang ‘dateng’. Bukan buat ngasih masukan teknis, tapi lebih ke ‘permisi’ buat ‘jagain’. Alhasil, ada aja ‘biaya keamanan’ yang harus dikeluarin, padahal proyeknya udah bayar macam-macam ke pihak yang berwenang. Ini adalah contoh kecil bagaimana ‘jatah preman’ itu merayap, menggerogoti, dan entah kenapa, bisa diterima sebagai ‘aturan main’ yang nggak tertulis.
Ormas, Preman, dan Urusan ‘Siklus’ Kekuasaan
Nah, kalau sudah bicara Ormas (Organisasi Masyarakat), ceritanya bisa jadi lebih kompleks. Beberapa Ormas, entah bagaimana caranya, bisa jadi ‘mitra’ atau bahkan ‘alat’ dalam permainan kekuasaan. Bukan berarti semua Ormas buruk, tentu saja. Ada banyak yang bergerak di ranah positif. Tapi, ada juga yang justru jadi ‘pengepak’ suara, atau bahkan sekadar ‘tukang pukul’ bayaran buat kepentingan tertentu. Ini yang seringkali jadi akar dari ‘jatah’ yang mereka minta atau dapatkan.
Kalau ditanya pendapat saya, ini adalah praktik usang yang masih saja bertahan. Ibaratnya, kita udah punya mobil listrik, tapi masih aja ada yang nawarin narik delman dengan alasan ‘tradisi’ atau ‘memberdayakan masyarakat’. Padahal, yang diberdayakan justru sedikit, sementara ‘pemain utamanya’ malah makin kaya. Hubungannya dengan politik? Sangat erat. Karena, siapa yang punya ‘pasukan’ atau ‘pengaruh’ di lapangan seringkali jadi kartu AS dalam ‘tawar-menawar’ kekuasaan. Mulai dari mengamankan ‘suara’, menakut-nakuti lawan, sampai bahkan ikut ‘mengatur’ siapa dapat proyek siapa.
Politik Jatah: Bukan Cuma di Jalanan
Yang membuat saya geleng-geleng kepala itu, praktik ini nggak melulu dilakukan oleh orang-orang berkaos lusuh. Justru, seringkali yang paling menikmati ‘manisnya’ jatah ini adalah mereka yang duduk di kursi empuk, pakai dasi rapi, dan bicara soal ‘demokrasi’ di televisi. Mereka inilah yang cerdik membaca situasi, paham betul kapan harus ‘memanggil’ siapa, dan berapa ‘biaya’ yang pantas untuk sebuah ‘layanan’.
Pengalaman saya pribadi mungkin sepele, tapi di level yang lebih tinggi, ini bisa jadi kesepakatan gelap antar ‘bos’. Misalnya, sebuah perusahaan butuh izin X. Langsunglah dia lobi-lobi ke pejabat. Tapi, pejabatnya bilang, ‘Wah, agak repot nih. Tapi ada lho, Pak, orang yang bisa bantu ngurusin semuanya. Nanti dia juga nggak minta banyak kok, cuma ‘kontribusi’ sedikit buat ‘organisasinya’.’ Nah, ‘kontribusi’ inilah yang seringkali jadi pintu masuk jatah preman berjilid-jilid. Dan yang paling ngeri, ini seolah jadi simbiosis mutualisme yang rusak. Penguasa butuh ‘otot’, ‘otot’ butuh ‘modal’, dan rakyat? Ya, kita lagi-lagi yang menanggung bebannya, entah lewat retribusi yang makin tinggi, atau proyek yang nggak berkualitas.
Bagaimana Kita Bisa Keluar dari Lingkaran Ini?
Kadang saya bertanya-tanya, kapan sih kita benar-benar bisa punya sistem yang bersih? Di mana kekuasaan itu benar-benar dijalankan oleh mereka yang punya integritas, bukan oleh mereka yang pandai bermain ‘jatah’? Rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau membayangkan ini terjadi besok pagi.
Tapi, bukan berarti kita harus pasrah. Menurut saya, kesadaran publik itu kuncinya. Semakin kita melek dan nggak mudah dibohongi sama narasi-narasi kosong, semakin sulit bagi mereka untuk terus bermain api. Kita harus menuntut transparansi, menolak segala bentuk praktik pungli dan jatah-jatahan, sekecil apapun itu. Karena, dari hal kecil itulah benih-benih masalah besar tumbuh.
Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda punya pengalaman serupa, atau punya pandangan lain soal bagaimana ‘politik jatah’ ini bisa kita berantas?
Baca juga:
Baca juga:
