Mengapa Pilkada DKI 2017 Masih Layak Diingat?
Bisa dibilang, gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 itu bukan sekadar kontestasi memilih gubernur dan wakil gubernur. Kalau ditanya pendapat saya, ini adalah sebuah titik balik yang menunjukkan betapa isu identitas, terutama yang berbungkus agama, bisa begitu kuat mengalahkan argumen program dan rekam jejak. Jujur saja, sampai sekarang saya masih suka mikir, apa yang sebenarnya terjadi kala itu? Kenapa narasi program yang sehat seolah tenggelam oleh riuh rendah isu yang jauh lebih emosional?
Saya masih ingat betul bagaimana suasana Jakarta waktu itu. Poster-poster kampanye yang menampilkan visi misi seolah kalah pamor dibanding isu-isu yang beredar di grup WhatsApp atau obrolan warung kopi. Ada rasa aneh melihat bagaimana debat publik yang seharusnya fokus pada pembangunan kota berubah menjadi arena tarik ulur keyakinan. Padahal, kita semua tahu, Jakarta butuh solusi konkret untuk macetnya, banjirnya, dan segala persoalan perkotaan lainnya. Tapi apa daya, narasi identitas rupanya lebih menggoda.
Dari Pidato ke Aksi Massa: Eskalasi yang Mengejutkan
Akar masalahnya, kita tahu, berawal dari ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kemudian dipersepsikan sebagai penistaan agama. Entah disengaja atau tidak, ucapan tersebut menjadi bola salju yang menggelinding kian besar. Puncaknya? Tentu saja aksi damai 212 yang fenomenal itu. Ribuan, bahkan jutaan orang tumpah ruah di Monas. Saya pribadi terkagum sekaligus sedikit ngeri melihat skala partisipasinya. Itu bukan sekadar demo biasa; itu adalah pergerakan massa yang terorganisir dengan kekuatan yang luar biasa.
Di sinilah peran politik identitas terlihat begitu nyata. Para politisi dan kelompok kepentingan dengan sigap memanfaatkan situasi. Isu agama yang tadinya mungkin hanya dibicarakan di lingkaran tertentu, tiba-tiba menjadi isu nasional yang mewarnai seluruh percaturan politik. Kandidat yang tadinya dianggap punya peluang kuat, mendadak tergerus oleh gelombang yang menyoal keyakinan. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Kita melihatnya merembet ke daerah lain, menjadi semacam pola yang mulai mengkhawatirkan.
Pelajaran terbesar dari Pilkada 2017 adalah bahwa dalam pertarungan politik, narasi emosional yang mengatasnamakan identitas seringkali lebih efektif menjangkau hati dan pikiran pemilih ketimbang argumen rasional berbasis program kerja.
Dampak Jangka Panjang dan Refleksi untuk Masa Depan
Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, apa dampaknya bagi politik Indonesia? Menurut saya, Pilkada 2017 ini meninggalkan luka sekaligus pelajaran berharga. Luka karena polarisasi yang tercipta sempat terasa begitu dalam, membelah masyarakat berdasarkan kelompok agama atau suku. Tapi pelajarannya? Kita jadi lebih sadar betapa rentannya demokrasi kita terhadap manipulasi isu identitas. Kita jadi lebih paham bagaimana kekuatan narasi bisa membentuk opini publik secara masif.
Sampai sekarang, kalau saya melihat ada politisi yang mulai memainkan isu SARA, ingatan saya langsung kembali ke momen-momen panas 2017 itu. Rasanya tidak ingin terulang lagi. Demokrasi yang sehat seharusnya dibangun di atas gagasan, program yang pro-rakyat, dan rekam jejak yang bersih, bukan di atas perpecahan. Pertanyaannya sekarang, mampukah kita sebagai masyarakat belajar dari sejarah ini dan memastikan kontestasi politik di masa depan lebih fokus pada substansi, bukan sekadar sensasi identitas?
Baca juga:
