Bukan Sekadar Ganti Wajah, Tapi Ujung Tombak Kebijakan
Belakangan ini, nama PT SPR memang ramai diperbincangkan, terutama terkait dengan penunjukan jajaran direksinya yang baru. Saya pribadi agak maklum kalau masyarakat jadi berspekulasi liar. Soalnya, sejarah mencatat, urusan posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang seringkali jadi ‘buah bibir’ yang tak lepas dari bayang-bayang politik. Tapi, apa benar semudah itu menggambarkannya? Apakah semua penunjukan direksi itu murni akal-akalan politik, atau ada pertimbangan profesional yang sesungguhnya jadi prioritas?
Kalau kita lihat lebih jeli, posisi direksi di perusahaan plat merah seperti PT SPR itu bukan sekadar ‘jabatan basah’ yang bisa dibagi-bagi. Mereka adalah nahkoda yang bertanggung jawab penuh atas operasional, strategi, dan tentu saja, performa perusahaan. Keputusan mereka bukan hanya berdampak pada ribuan karyawan, tapi juga pada pelayanan publik dan bahkan kas negara. Nah, di sinilah letak krusialnya. Penunjukan yang salah, yang hanya didasarkan pada kedekatan politik semata, bisa berujung pada merosotnya kinerja perusahaan, bahkan kerugian finansial negara.
Ketika ‘Koneksi’ Bertemu Kapasitas
Jujur saja, sulit untuk menampik kalau pengaruh politik itu ada. Di hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia, tarik-menarik kepentingan politik dalam penunjukan jabatan publik memang fenomena yang lazim. Kebetulan, saya pernah mengobrol dengan seorang teman yang dulu pernah bekerja di salah satu BUMN. Dia cerita, kadang proposal kandidat yang datang itu bukan hanya berisi CV dan rekam jejak profesional, tapi juga ada semacam ‘lampiran tidak resmi’ berupa rekomendasi dari pihak-pihak berpengaruh. Mau tidak mau, ini jadi pertimbangan.
Namun, kalau kita terlalu fokus pada sisi ‘politik’ saja, kita bisa saja melewatkan fakta bahwa ada juga proses seleksi yang ketat. Seringkali, ada tim khusus, ada uji kompetensi, ada wawancara mendalam yang melibatkan para ahli di bidangnya. Pertanyaannya sekarang, seberapa kuatkah proses profesional ini mampu membentengi diri dari intervensi politik yang berlebihan? Apakah oknum politik berusaha ‘menitipkan’ orang-orangnya, ataukah partai politik punya *track record* yang jelas dalam mengusulkan kandidat dengan kualifikasi mumpuni untuk disalurkan ke perusahaan negara?
Melihat Lebih Dalam: Siapa yang Diuntungkan?
Penunjukan direksi di PT SPR, atau BUMN serupa, memang isu yang kompleks. Di satu sisi, ada argumentasi bahwa penempatan orang-orang yang memiliki pemahaman politik yang baik bisa membantu kelancaran komunikasi dengan pemerintah, pembuat kebijakan. Ini bisa jadi keuntungan tersendiri dalam menjalankan mandat perusahaan agar selaras dengan kebijakan negara.
Di sisi lain, kekhawatiran akan adanya ‘titipan’ yang tidak kompeten jelas jadi momok. Bayangkan jika sebuah perusahaan energi ditangani oleh seseorang yang tidak punya latar belakang atau pemahaman yang memadai tentang industri tersebut, hanya karena dia ‘orang kuat’ di partai tertentu. Bukan tidak mungkin, inovasi terhambat, efisiensi dilupakan, dan yang lebih parah, BUMN tersebut menjadi beban, bukannya aset negara.
Harapan untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Saya pribadi berharap proses penunjukan direksi, tidak hanya di PT SPR tapi di semua BUMN, bisa semakin transparan dan akuntabel. Bukan berarti harus menyingkirkan unsur politik sama sekali, karena dalam kenegaraan, politik itu tak terhindarkan. Tapi, pastikan bahwa unsur profesionalisme dan kompetensi tetap menjadi bintang utama dalam setiap keputusan. Proses rekrutmen harus terbuka, objektif, dan bisa diawasi publik. Calon direksi harus terukur kapasitasnya, bukan hanya kedekatannya.
Mungkin, ini saatnya kita sebagai masyarakat sipil juga ikut mengawal. Memperhatikan rekam jejak calon, menyoroti proses seleksinya, dan memberikan *feedback* yang konstruktif kepada pemangku kepentingan. Sebab, pada akhirnya, BUMN itu adalah milik kita bersama. Keberhasilannya adalah kebanggaan kita, kegagalannya adalah tanggung jawab kita. Jadi, menurut kamu, bagaimana sih cara terbaik agar penunjukan direksi BUMN benar-benar mencerminkan profesionalisme, tanpa mengabaikan dinamika politik yang ada?
Baca juga:
