Gerbong Politik Makin Penuh ‘Wajah Lama’
Politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita. Belakangan, kabar bergabungnya Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang pernah tersangkut kasus korupsi dan sempat mendekam di Rutan KPK, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini cukup mengagetkan sebagian orang. Buat saya pribadi, ini bukan sesuatu yang sungguh mengejutkan lagi. Ibaratnya, panggung politik itu seperti pentas sandiwara yang selalu punya tempat untuk aktor-aktor yang pernah punya ‘pengalaman’ mendalam, entah itu pengalaman sukses atau… ya, yang kurang mengenakkan.
Fenomena ini sebenarnya juga memicu pertanyaan penting: sejauh mana partai politik di Indonesia benar-benar memegang prinsip integritas saat melakukan rekrutmen? Apakah sekadar popularitas dan dukungan finansial menjadi pertimbangan utama, dibanding rekam jejak yang bersih?
KPK Turun Tangan: Bukan Intervensi, tapi Pengingat
Pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pentingnya partai politik mengedepankan rekam jejak dalam merekrut kader, tentu bukan tanpa alasan. Bukan pula niat untuk mencampuri urusan internal partai, melainkan sebuah ‘gangguan’ kecil yang mengingatkan pada esensi perjuangan politik yang seharusnya.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menekankan bahwa partai politik punya kewajiban moral untuk mencermati calon-calon yang akan mereka ‘usung’ atau jadi bagian dari ‘barisan’ mereka. Terutama, kata beliau, untuk memastikan bahwa setiap individu yang bergabung memiliki integritas yang baik. Pasalnya, partai politik ini kan perpanjangan dari rakyat, tempat menampung aspirasi, bukan sekadar ‘rumah’ bagi mereka yang ingin ‘berteduh’ dari masalah hukum.
Logikanya sederhana, kan? Kalau sebuah partai ingin dipercaya publik, ingin dipersepsikan sebagai agen perubahan, bagaimana mungkin ia bisa menerima orang-orang yang catatan masa lalunya tercoreng oleh kasus korupsi? Ini ibarat memilih koki untuk restoran yang katanya menjunjung tinggi kebersihan, tapi malah mempekerjakan koki yang pernah bikin pelanggan keracunan. Aneh, kan?
Rekam Jejak: Lebih dari Sekadar Angka di CV
Apa sih yang dimaksud rekam jejak? Menurut saya, ini bukan cuma soal apakah seseorang pernah jadi pejabat publik atau pengusaha sukses. Lebih dari itu, rekam jejak mencakup bagaimana seseorang menjalankan amanah, bagaimana ia bertindak saat dihadapkan pada godaan, dan bagaimana ia menyelesaikan persoalan.
Bagi partai politik, khususnya yang mengklaim diri sebagai partai anak muda atau partai yang membawa semangat baru, penerimaan figur-figur dengan masa lalu kelam ini bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena justru akan mengikis kepercayaan publik. Akan muncul pandangan sinis, bahwa partai ini sama saja dengan yang lain, hanya ganti sampul tapi isinya tetap sama. Kalau sudah begitu, bagaimana mau menarik pemilih rasional yang mendambakan kemurnian dalam berpolitik?
Saya teringat obrolan santai dengan teman beberapa waktu lalu. Kami membicarakan betapa sulitnya mencari pemimpin yang benar-benar ‘bersih’ di negeri ini. Setiap kali ada yang muncul, eh, tiba-tiba ada saja ‘borok’ yang dikorek dari masa lalu. Kadang saya berpikir, apakah memang sulit sekali ya, menemukan orang yang punya kapasitas sekaligus kapabilitas tanpa cela?
Antara Pragmatisme dan Idealitas Partai
Tentu, saya paham bahwa dalam dunia politik yang sangat pragmatis, terkadang partai harus mengambil keputusan yang ‘tidak ideal’ demi kepentingan elektabilitas atau konsolidasi kekuatan. Mungkin saja, bagi PSI, bergabungnya Nur Alam dianggap bisa membawa keuntungan tertentu, entah itu basis massa atau dukungan sumber daya. Siapa tahu.
Namun, di sinilah letak dilemanya. Pragmatisme yang kebablasan bisa mengorbankan prinsip. Jika setiap partai berpikir demikian, maka kita akan terus terjebak dalam siklus yang sama. Calon-calon bermasalah akan terus mencari ‘rumah’ baru, dan partai-partai akan terus membuka pintu demi keuntungan sesaat. Padahal, di sisi lain, banyak anak muda berprestasi yang mungkin saja memiliki idealisme tinggi, tapi terhalang masuk ke partai karena tidak punya ‘bekal’ yang dianggap perlu oleh partai.
Jadi, kalau ditanya pendapat saya, ini adalah ujian bagi PSI, sekaligus bagi seluruh partai politik di Indonesia. Apakah mereka akan konsisten pada idealisme yang mereka bangun, atau akan terperosok ke dalam pragmatisme yang justru menjauhkan mereka dari cita-cita reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih?
Pada akhirnya, publik yang akan menjadi hakim sesungguhnya. Pilihan ada di tangan partai, tapi tanggung jawab ada di tangan kita semua sebagai pemilih. Apakah kita akan terus memilih ‘pakaian lama’ yang dibungkus kertas baru, atau berani mencari dan mendukung ‘kualitas’ yang benar-benar teruji?
Baca juga:
Baca juga:
