Saat Diplomasi Lupa Rasa Keadilan
Jujur saja, kadang saya miris melihat berita-berita dunia. Ketegangan antarnegara, perang berkepanjangan, sanksi ekonomi yang saling timpuk. Rasanya seperti menonton sinetron, tapi ini nyata, dan dampaknya sungguh luar biasa. Entah mengapa, di tengah lautan perbedaan ideologi, kepentingan, dan kekuatan, rasanya elemen keadilan seringkali terlupakan. Semuanya serba tarik ulur kepentingan, lupa bahwa ada miliaran orang yang terdampak dari keputusan segelintir elite.
Saya jadi teringat waktu kecil dulu, waktu siamo bermain di lapangan. Selalu ada saja yang iri melihat mainan temannya, atau merasa tidak adil saat pembagian kelompok. Namun, biasanya, kalau ada yang bijak, dia akan mengingatkan, “Eh, jangan gitu dong. Nanti kalau kamu yang punya barangnya, mau digituin juga?” Nah, konsep sederhananya seperti itu. Keadilan itu universal, bukan? Tapi kok di panggung politik global, konsep ini seperti jadi barang langka.
Pancasila: Bukan Sekadar Sila untuk Anak SD
Kita sering mendengar Pancasila disebut-sebut, terutama saat upacara bendera atau momen-momen kenegaraan. Biasa saja, kan? Apalagi sila kelimanya, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sepertinya itu hanya urusan domestik kita saja. Tapi, mari coba kita belokkan sedikit cara pandang ini. Bagaimana kalau Pancasila, khususnya sila kelima, justru bisa jadi semacam ‘resep rahasia’ yang ditawarkan Indonesia ke dunia untuk mengatasi kebuntuan diplomasi?
Coba pikirkan. Sila kelima itu menekankan dua hal krusial: keadilan dan kepemilikan atas seluruh rakyat. Jika diterapkan secara global, ini bisa berarti perlunya keseimbangan dalam distribusi kekayaan dunia, akses yang adil terhadap sumber daya alam, dan tentu saja, perlindungan hak asasi manusia untuk semua penduduk bumi, bukan hanya warga negara tertentu. Bukankah ini yang seringkali jadi akar konflik? Kesenjangan ekonomi, monopoli sumber daya, dan ketidaksetaraan perlindungan.
Menerjemahkan ‘Keadilan Sosial’ ke Bahasa Diplomasi
Kalau ditanya pendapat saya, ini bukan sekadar mimpi. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang digaungkan PBB, misalnya, sebenarnya memiliki napas yang sama dengan sila kelima. Sama-sama berbicara tentang bagaimana membangun kesejahteraan tanpa merampas hak generasi mendatang atau mengorbankan pihak lain. Namun, implementasinya seringkali tersendat.
Di sinilah Indonesia, dengan Pancasila sebagai ‘identitas dasar’-nya, bisa punya peran unik. Bukan dengan menggurui, tapi menawarkan. Menawarkan cara pandang yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam setiap interaksi global. Bayangkan jika dalam negosiasi perdagangan internasional, semua pihak benar-benar memikirkan dampak jangka panjangnya terhadap negara-negara yang lebih kecil. Atau dalam penyelesaian sengketa wilayah, fokus utamanya bukan siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana menciptakan solusi yang adil dan damai bagi semua yang terdampak.
Bagaimana Kalau Kita Mulai dari Hal Kecil?
Mungkin terdengar naif, tapi saya percaya bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil. Bagaimana jika setiap kali kita mendengar berita tentang ketegangan global, kita secara sadar mengingatkan diri sendiri pada prinsip keadilan? Bahwa keputusan-keputusan besar itu harusnya memikirkan nasib ‘rakyat’ secara keseluruhan, bukan hanya segelintir ‘pemilik modal’ atau negara adidaya.
Dulu, saya pernah terlibat dalam diskusi kecil tentang bagaimana membantu korban bencana di negara lain. Awalnya hanya sekadar mengumpulkan donasi. Tapi lama-lama, kami jadi berpikir, ini bukan cuma soal memberi bantuan sesaat. Ini juga soal bagaimana membangun sistem agar potensi bencana serupa bisa diminimalisir, bagaimana memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan merata di daerah-daerah rentan. Spirit keadilan sosial ini, ternyata, bisa merasuk ke mana-mana.
Politik Global yang Lebih Manusiawi
Sebenarnya, kembali ke Pancasila dalam konteks politik global bukan berarti kita harus memaksakan ideologi kita. Tapi lebih kepada mengingatkan kembali esensi kemanusiaan yang mungkin mulai terlupakan dalam hiruk pikuk perebutan pengaruh. Keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan—bukankah ini nilai-nilai luhur yang universal?
Sila kelima Pancasila, dengan penekanan pada keadilan sosial, bisa jadi pengingat bahwa politik global semestinya bukan hanya soal strategi dan kekuasaan. Ia juga harus tentang bagaimana menciptakan tatanan dunia yang lebih adil, di mana setiap individu dan negara punya kesempatan yang setara untuk berkembang. Apa kita sudah cukup merindukan dunia seperti itu?
Baca juga:
